Stasiun Televisi Pelanggar UU Penyiaran Pada Pilpres 2014 Layak Dicabut Izinnya

Administrator
1.529 view
Stasiun Televisi Pelanggar UU Penyiaran Pada Pilpres 2014 Layak Dicabut Izinnya
Net
KPI
JAKARTA(MAHARDIKAnews): Usulan sanksi pencabutan izin penyiaran atau pembredelan kepada televisi yang telah melakukan pelanggaran selama pemilihan presiden dan wakil presiden dinilai langgar undang-undang penyiaran.

"Sanksi yang pantas sudah diatur dalam Undang-Undang Penyiaran," kata Fetty Fajriati, pakar komunikasi, Selasa (15/7/2014).

Dia mengungkapkan itu terkait dengan banyaknya media televisi yang melakukan pelanggaran terhadap UU Penyiaran, khususnya pasal 36 ayat 4 yang menyebutkan "isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu".

Menurut dia, sanksi hukum dapat dikenakan kepada televisi yang telah melakukan pelanggaran selama penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

Fetty mengatakan sebelum dikenakan sanksi ada baiknya dikumpulkan terlebih dahulu bukti-bukti pelanggaran, apabila ternyata memang benar menyalahi undang-undang barulah sanksi dapat dijatuhkan.

"Sanksi dengan mencabut izin penyiaran atau pembredelan memang diatur pada pasal 55 undang-undang penyiaran, dengan terlebih dahulu melalui proses teguran."

Fetty membenarkan  terdapat dua stasiun televisi yang benar-benar terlibat dalam pembentukan opini di masyarakat terhadap pencalonan Capres, yaitu Metro dan TVOne.

Televisi yg lain juga Ikut sedikit berpihak, seperti RCTI, MNC TV, Kompas TV, dan Berita Satu. "Namun, yang paling nyata memihak ya Metro dan TV One," jelas Fetty.(R1)

Sumber: kabar24.com
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers tidak menjadi tanggungjawab Media Online mahardikanews.com Hubungi kami: redaksi@mahardikanews.com