CP Nainggolan: Eks Bandara Polonia Berpeluang Jadi Kota Baru di Medan

Administrator
2.201 view
CP Nainggolan: Eks Bandara Polonia Berpeluang Jadi Kota Baru di Medan
Net
Eks bandara Polonia

MEDAN(MAHARDIKAnews): Eks lahan Bandara Polonia Medan berpeluang menjadi kota baru. Pasalnya, pihak Kementrian Perhubungan RI menunjukkan tanda setuju untuk merevisi Keputusan Menteri (Kepmen) No. 18 tahun 1991 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). 

"Dari hasil kunjungan kita ke Kemenhub melalui Subdin I Dirjen Bandar Udara (DBU), Nafhan Syahroni, pada prinsipnya setuju Kepmen itu direvisi," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) DPRD Kota Medan, CP Nainggolan, kepada wartawan di Medan, Selasa 5 November 2013.

Dalam kunjungan itu, kata politisi Partai Golongan Karya ini, pihak Dirjen Bandar Udara sangat mengapresiasi sekaligus berterimakasih kepada Pansus RDTRK karena telah mengingatkan akan Kepmen tersebut untuk perkembangan dan kemajuan kota."Pada prinsipnya mereka (DBU, red) setuju Kepmen tersebut direvisi karena sudah lama. Namun, usulan itu akan disampaikan kepada Dirjen dan Menteri, sehingga revisi itu sesuai dengan perkembangan kota," katanya.

Selain itu, sebut Ketua Komisi D ini, Pansus juga menerangkan kepada pihak Kemenhub perihal saran Gubsu agar dibuat peraturan khusus untuk kawasan eks Bandara Polonia itu berdasarkan hasil konsultasi Pansus RDTRK ke Provinsi. "Dalam kunjungan itu, kita juga meminta alih fungsi lahan eks Bandara Polonia. Oleh pihak Kemenhub, kita disarankan membicarakannya ke Kementerian Pertahanan," ungkapnya.

Adanya sinyal dari pihak Kemenhub untuk merevisi Kepmen tersebut, CP Nainggolan, meminta Pemerintah Kota Medan untuk segera menyahutinya. "Walikota harus membicarakannya kepihak-pihak yang masih terkait bahkan sampai ke pusat. Jadi, kita (eksekutif, legislatif) sama-sama mengusulkan," pintanya.

CP Nainggolan mengharapkan, Kepmen 18 tahun 1991 itu dapat secepatnya direvisi guna percepatan pembangunan Kota Medan, khususnya di lahan eks Bandara Polonia. Karena, katanya, jika Kepmen tersebut tidak direvisi akan merugikan Kota Medan dalam laju perkembangan pembangunan Kota Medan.

CP tidak menampik, pasca pindahnya bandara ke Kualanamu Deliserdang banyak para investor melirik kawasan eks Bandara Polonia tersebut untuk dijadikan sebagai kota baru.
"Terus terang, sejak bandara pindah ke Kualanamu geliat pembangunan di kota terbesar ketiga di Indonesia ini oleh gedung-gedung menjulang sepertinya tidak terbendung. Namun, investasi itu akan terganjal, jika Kepmen tersebut masih tetap dipertahankan. Makanya, kita minta Kempen tersebut secepatnya direvisi," ungkapnya.

Sebelumnya Pansus RDTRK akan merekomendasikan kepada Walikota Medan akan permintaan revisi Kepmen No. 18 tahun 1991. Karena, setelah mempelajari dan menelaahnya dalam beberapa pasal terlihat merugikan perkembangan Kota Medan kedepan, baik dalam pembangunan dan pendapatan, maupun juga dalam hal investasi.

Sementara, status eks Bandara Polonia kini berada di bawah kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Bandara itu kini menjadi Pangkalan Udara (Lanud). Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Pangkosek Hanudnas) III Medan, pada hari terakhir operasional Polonia sebagai bandara komersil sipil, 25 Juli lalu, Marsekal Pertama TNI Sungkono mengatakan status Polonia menjadi Lanud Sowondo.

"Tidak akan ada perubahan fungsi, tetap menjadi pangkalan udara. Akan ada tambahan alutsista. Di sana akan ada skuadron pesawat intai," kata Sungkono kepada wartawan saat itu. Di sana rencananya akan ada tiga atau empat skuadron pesawat pengintai. "Lahannya kan cukup luas, bisa tiga atau empat skuadron," jelasnya. Sungkono kala itu memaparkan, salah satu pertimbangan menempatkan skuadron pesawat pengintai di Lanud Suwondo adalah posisinya yang dinilai sangat strategis.

Dengan masih berfungsinya eks Bandara Polonia sebagai Lanud Suwondo sebuah kenyataan lain harus menjadi pemikiran tersendiri, baik oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kota Medan.(R4)

Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers tidak menjadi tanggungjawab Media Online mahardikanews.com Hubungi kami: redaksi@mahardikanews.com