Oknum nakal penjual obat COVID-19 akan ditindak tegas

Administrator
171 view
Oknum nakal penjual obat COVID-19 akan ditindak tegas
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol Argo Yuwono. (MHP-Poldasu)

Jakarta (MAHARDIKA) - Polri memastikan akan melakukan pengawasan aktivitas penjualan online obat-obatan jenis antibiotik yang biasa digunakan selama pandemi virus corona atau COVID-19.

“Pemantauan penjualan di situs online ini untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan permainan harga dari jenis obat tersebut. Polri akan lakukan pemantauan terhadap aktivitas jual-beli obat antibiotik terhadap penjual online”, kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, Senin (5/7/2021), di Jakarta.

Selain secara online, Polri juga melakukan pengawasan langsung ke pabrik pembuatan obat serta jalur distribusi penyalurannya. Hal itu untuk mencegah adanya penimbunan dan harga jual yang ditawarkan dari harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Hari ini sedang berjalan pula pemantauan di pabrik-pabrik obat termasuk jalur distribusinya. Pihak kepolisian tidak akan ragu ataupun segan melakukan tindakan tegas kepada distributor dan oknum penjual nakal lainnya apabila melakukan penimbunan dan menaikan harga yang tidak wajar. Siapa saya yang melanggar akan segera ditindak”, ucap Irjen Argo.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto resmi menerbitkan surat telegram terkait penegakan hukum di masa PPKM Darurat Jawa - Bali.

Surat telegram bernomor ST/1373/VII/H.U.K/7.1./2021 tersebut terkait harga HET obat-obatan dan alat kesehatan atau alkes di masa pandemi COVID-19. Surat telegram yang ditujukan kepada para Kapolda dan bersifat perintah itu berisi 5 poin penting.

Poin pertama, Melakukan pengawasan terkait kepatuhan semua pihak dalam menjalankan PPKM Darurat dan pengendalian HET obat dalam masa pandemi COVID-19.

Poin kedua, Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan serta penjualan obat diatas HET sehingga masyarakat sulit mendapatkan obat dan alkes.

Poin ketiga, Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap tindakan yang menghambat segala upaya pemerintah dalam melakukan penanggulangan wabah COVID-19 termasuk terhadap penyebaran berita bohong/hoaks.

Poin keempat, Mempelajari memahami serta melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan terkait penerapan pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dimasa pandemi COVID-19, dan Poin kelima Melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolri up Kabareskrim.

Penulis
: Administrator
Editor
: Hendra Ambarita
Sumber
: Humas Polda Sumut
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers tidak menjadi tanggungjawab Media Online mahardikanews.com Hubungi kami: redaksi@mahardikanews.com