DPR Minta Pemerintah Memberikan Alternatif Pinjaman Bagi Masyarakat Miskin

Administrator
67 view
DPR Minta Pemerintah Memberikan Alternatif Pinjaman Bagi Masyarakat Miskin
JPH
Anggota Komisi XI DPR RI Prof Dr Hendrawan Supratikno ( Foto MHP/JPH)

Jakarta (Mahardikanews.com)

Banyaknya masyarakat yang terjerat pinjaman online (pinjol) bahkan ada yang bunuh diri akibat tidak mampu menghadapi ancaman dan teror dari rentenir, DPR meminta agar pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa memberikan alternatif pinjamam bagi rakyat miskin dengan syarat mudah, cepat dan bunga yang rendah.

Anggota Komisi XI DPR RI Prof Dr Hendrawan Supratikno menyatakan hal itu kepada wartawan dalam diskusi bertajuk "Berantas Pinjol Ilegal, Seberapa Kuat Aturan OJK?" bersama Jubir OJK Sekar Putih Djarot dan pengamat ekonomi Indef Nailul Huda, Selasa (19/10/2021) di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.

Dikatakan, kenapa bunga pinjol ilegal ini lebih mahal dari yang legal karena tidak ada yang menjamin uang dari pinjol tersebut kecuali dari pemilik pinjol itu sendiri.
Berbeda dengan perbankan atau pinjol legal yang dananya dijamin oleh negara atau swasta.

Menurutnya, mayoritas yang terjerat pinjol adalah rakyat miskin, karena miskin literasi soal keuangan, sehingga mereka tidak lagi berpikir panjang soal kemampuan membayar bunganya, resikonya dan lainnya.

Politisi PDI-P ini mengusulkan dalam kondisi ekonomi susah dan rakyat mudah terjebak pinjol, pemerintah melalui BI, OJK dan perbankan, perlu memberikan alternatif pinjaman, agar masyarakat punya pilihan.
Kantor pinjaman alternatif, bisa didirikan di sentra-sentra pasar tradisional, pertanian, nelayan dan sebagainya.

“Ibu-ibu di daerah Kabupaten menggunakan uang pinjol tersebut untuk hal-hal konsumtif, bukan produktif, sehingga berat bagi mereka untuk membayarnya kembali " kata Hendrawan.

Jubir OJK Sekar Putih Djarot mengemukakan, pinjol yang legal dan melanggar aturan dan represif intimidatif, pasti dicabut izinnya dan untuk yang ilegal aparat penegak hukum yang harus menindak.

"Kami minta masyarakat mengukur kemampuan pembayaran bunganya dan harus digunakan untuk hal-hal yang produktif," pintanya. (JPH)

Penulis
: JPH
Editor
: Maruba P Habeahan
Sumber
: Release